MENILIK PERGESERAN STATUS HUKUM BUMN DALAM UU NO. 1 TAHUN 2025: SAAT KEPASTIAN HUKUM MENGABUR DAN KORUPSI MENGINTAI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELEGENCE DI TENGAH KEBEBASAN BEREKSPRESI
PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI KOMPAS DALAM TUNTUTAN PEMAKZULAN WAKIL PRESIDEN OLEH PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
VICTIM IMPACT STATEMENT: BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KORBAN YANG TERCIDERAI
PARADOKS DISKRESI DALAM NEGARA HUKUM: REFLEKSI KRITIS TERHADAP MEKANISME PENGAWASAN DALAM PEMBERIAN IZIN PUBLIK
HARMONISASI PERAN MILITER DALAM DINAMIKA DEMOKRASI DENGAN REVISI UU TNI
MENGGUGAT REVISI UU TNI: INKONSTITUSIONALITAS PEMBERIAN PERAN NON-PERTAHANAN KEPADA MILITER
KEKERASAN TERHADAP JURNALIS : ANCAMAN NYATA BAGI KEBEBASAN PERS DI INDONESIA
POLEMIK PERATURAN KEPOLISIAN NO. 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN FUNGSIONAL KEPOLISIAN TERHADAP ORANG ASING
Monopoli BUMN tanpa Pengawasan Ketat: Lahan Subur bagi Praktik Korupsi