KEGAGALAN NEGARA MENJANGKAU KORPORASI DALAM PENINDAKAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Karhutla bukan peristiwa baru bagi Indonesia. Kebakaran besar 1997-1998 dan 2015 sudah meninggalkan catatan panjang tentang kerusakan ekologis, kerugian ekonomi, dan gangguan kesehatan. Perkiraan kebakaran gambut da…
Baca selengkapnya
Menimbang Kecepatan Pembentukan UU PFII dan Ancaman terhadap Kedaulatan Hukum Nasional
Menimbang Kecepatan Pembentukan UU PFII dan Ancaman terhadap Kedaulatan Hukum Nasional Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU PFII) yang disahkan pada 21 Juli 2026 membentuk kawasan keuangan dengan …
Baca selengkapnya
MEMBERHENTIKAN WAKIL PRESIDEN LEWAT DISKUALIFIKASI: TINJAUAN KONSTITUSIONALITAS UPAYA “PEMAKZULAN” DI LUAR KONSTITUSI
MEMBERHENTIKAN WAKIL PRESIDEN LEWAT DISKUALIFIKASI: TINJAUAN KONSTITUSIONALITAS UPAYA “PEMAKZULAN” DI LUAR KONSTITUSI Pada Kamis, 10 September 2026, telah masuk sebuah permohonan perselisihan hasil pemilu ( “PHPU” ) denga…
Baca selengkapnya
PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA ATAS ASAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG MENYEBABKAN DAMPAK LINTAS BATAS
Baru-baru ini, Indonesia secara khusus dihebohkan oleh fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi, khususnya, di Kalimantan. Kebakaran telah dimulai sejak Juli 2026 menurut laporan BBC Indonesia (2026), dan hing…
Baca selengkapnya.png)
Kabinet Bayangan dalam Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Konstitusionalitas, Perbandingan Westminster, dan Tantangan Pelembagaan
Sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, kabinet bayangan ( shadow cabinet ) belum dikenal sebagai institusi formal dalam struktur pemerintahan maupun secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Konsep kabinet …
Baca selengkapnya.jpg)
.png)
Social Plugin