MANUVER POLITIK DALAM WACANA REVISI UU MK PASCA PUTUSAN 135/PUU-XXII/2024”
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 kembali mengguncang lanskap politik Indonesia. Dalam putusan tersebut, MK memisahkan antara pemilu tingkat nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD) dan pemilu t…
Baca selengkapnya
Kajian Isu
REVOLUSI DESAIN PEMILU INDONESIA: KAJIAN KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH
Sistem pemilihan umum di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika pasca-reformasi, salah satu perubahan fundamental adalah penerapan model keserentakan. Evolusi desain keserentakan pemilu ini mencapai puncaknya dengan d…
Baca selengkapnya
CAYO
MENILIK PERGESERAN STATUS HUKUM BUMN DALAM UU NO. 1 TAHUN 2025: SAAT KEPASTIAN HUKUM MENGABUR DAN KORUPSI MENGINTAI
Oleh : Muhammad Hibatullah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas ekonomi strategis yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33…
Baca selengkapnya
Kajian Isu
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELEGENCE DI TENGAH KEBEBASAN BEREKSPRESI
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan Artifical Intelegence (AI) telah menghadirkan manfaat besar di berbagai sektor kehidupan. Salah satu bentuk penerapannya yang kini mendapat perhatian luas, yaitu metode manipulasi gamba…
Baca selengkapnya
CAYO
PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI KOMPAS DALAM TUNTUTAN PEMAKZULAN WAKIL PRESIDEN OLEH PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
Oleh : Fiva Zahara Tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia pada pertengahan April 2025 mengundang perdebatan se…
Baca selengkapnya
Kajian Isu
VICTIM IMPACT STATEMENT: BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KORBAN YANG TERCIDERAI
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan meluas. Teknologi ini kini digunakan secara luas untuk berbagai kebutuhan dalam kehidupan manusia, menjadikannya salah satu aspekpenti…
Baca selengkapnya
Kajian Isu
PARADOKS DISKRESI DALAM NEGARA HUKUM: REFLEKSI KRITIS TERHADAP MEKANISME PENGAWASAN DALAM PEMBERIAN IZIN PUBLIK
Indonesia, yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum, sering kali terjebak dalam paradoks antara idealisme hukum dan kenyataan praktik pemerintahan yang jauh dari prinsip legalitas. Meskipun Pasal 1 ayat…
Baca selengkapnya
.png)
Social Plugin